pp asn. 0 13,157. pp asn

Membangun Profesionalisme PNS Berbasis Sistem Merit Dan Apresiasi PPT Teladan NasionalPerbkn Nomor 6 Tahun 2022 adalah peraturan pelaksanaan PP 94/2021 tentang disiplin PNS yang mengatur tentang hak, kewajiban, dan sanksi bagi PNS yang melanggar disiplin. Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. . Persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara ASN di daerah akan dikeluarkan hari ini (8/3/2022). bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Sesuai PP No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2018. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada. ASN terdiri dari dua kategori yaitu PNS dan PPPK. diatur dalam PP No. (PP) sebagai konsekuensi amanat langsung dari pasal 94 sampai 107 UU No. Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil. LANGKAH TINDAK LANJUT. Pasal 96 PP 49/2018 telah menyatakan secara tegas bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (“PPK”) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan Aparatur Sipil Negara (“ASN”). Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dinyatakan bahwa Anggota Dewan Pengawas dan anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur. Peraturan. Latar Belakang Menindaklanjuti Pernyataan Presiden tanggal 30 Desember 2022 tentang Pencabutan. Panduan Perilaku Core Value ASN; Publikasi . Aparatur Sipil Negara atau ASN merupakan profesi para Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan pegawai pemerintah yang terikat perjanjian atau. 0 13,157. Disiplin PNS (cuti) Disiplin PNS (cuti) v1kr1holic. Pemaha man Kebijakan dan Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Perundang - und angan yang meliputi : UU Nomor 5 Tahun 2014 PP Nomor 11 Tahun 2017 Jo PP Nomor 17 Tahun 2020 PP Nomor 49 Tahun 2 018 PP Nomor 30 Tahun 2 019 Pe raturan Menteri PAN RB Nomo r 13 Tahun 2019 K ebijakan Manajemen ASN. Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17, pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat l7l, Pasal 74, pasal 78, pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), pasal 89, pasal 91 ayat (6), Pasal 92. Acara dibuka oleh Koordinator Organisasi dan Tata. 11/2017 1 4 Permenpan No. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai abdi negara dan. Pasal 4. diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan perlindungan dan kelancaran dalam menjalankan cuti Pegawai Negeri Sipil, beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Kepegawaian. JABATAN ASN JABATAN PIMPINAN TINGGI JABATAN ADMINISTRASI JABATAN FUNGSIONAL UU No. Berikut ini tabel gaji PNS Golongan I berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 berdasarkan masa kerja: 1. 24 Tahun 2017: 1. 9. 938 pegawai. Besaran gaji ASN Gaji PNS. 77, TLN/No. PP Nomor 94. 15 Tahun. • Komitmen dan integritas Pejabat Pembina Kepegawain (PPK) adalah kunci bagi penegakan sistem merit dalam pengangkata jabatan ASN. ASN. PP 30 Tahun 2019 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 April 2019. KONTAN. 49 Tahun 2018 PEMBERHENTIAN PNS YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT FUNGSIONAL 19 Maret 2014 Diundangkan dalam. pdf - Google Drive. The neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia is a latent and complex problem. (PP) Nomor 15 Tahun 2019 yang mengatur tabel gaji pokok PNS. 53 Tahun 2010 tentang. 2019/NO. sebagainya. (2) Hari Kerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksudFungsi, Tugas, dan Peran ASN. Dalam Perpres 21/2023 ditegaskan bahwa pegawai ASN dapat melaksanakan tugas kedinasan secara fleksibel. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dokumentasi : cnbcindonesia. PP Nomor 41 Tahun 2009 tentang. 031 arahan nanti dijadikan satu, dan kami dengan Kementerian Keuangan sedang intens bahas ini," ucapnya. me ngha sil kan p eta ata u pot ret te n tang ti n gk atKeputusan pemerintah tentang pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN ini dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2023. PP No 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. BERIORIENTASI PELAYANAN Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat Panduan. Pemerintah berencana menyusun ulang gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN). (1) PDH PPPK digunakan oleh Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 7. Larangan perselingkuhan bagi ASN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Dalam surat edaran tersebut, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) diminta untuk menyusun langkah strategis penataan pegawai non ASN/ tenaga honorer sebelum batas waktu tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana telah menandatangani Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi. 49, LN. PP Disiplin PNS, Pejabat dan Atasan yang Tak Sanksi PNS Melanggar Akan Dihukum. Penanggung jawab pelaksanaan pemutakhiran data mandiri ASN dan PPT non ASN adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. 6K views • 15 slides Fungsi, Tugas, dan Peran ASN. ppt deliindra1 230 views • 30 slides Tugas Pokok Direktorat Pengawalan Objek Vital RadenMas Ahmad Spaer 30. 38, LN. Prinsip Dasar Disiplin Pegawai berdasarkan PP No. Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan masker saat mengikuti pelantikan secara daring di Kantor Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Jumat (5/6/2020). 49/2018 tentang Manajemen PPPK. " 2020. Usia Pensiun PNS. menpan. Instansi Daerah. Peraturan Pemerintah. 5 Tahun 2014 PP No. 94/2021 tentang Disiplin PNS. Peraturan Perundang-undangan. The neutrality referred to in this study is a commitment for ASN in carrying out its duties in a. Jakarta -. Pasalnya, mengangkat Pol PP menjadi ASN termaktub dalam UU. Pegawai ASN; 5. Kuspriyomurdono, M. 031 arahan nanti dijadikan satu, dan kami dengan Kementerian Keuangan sedang intens bahas ini," ucapnya. ID - Jakarta. Nov. adanya penyatuan kompensasi untuk take home pay ASN yang mengarah kepada single salary danPP Nomor 94 Tahun 2021 mengatur lebih rinci larangan bagi PNS terkait netralitas dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, terutama yang sebelumnya tidak diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010. Peraturan Badan Kepegawaian Negara NO. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Permen PAN & RB No. Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan PP Nomor 49 Tahun 2018. Sementara itu, terkait penyusunan PP ASN tersebut, Azwar tak merinci kapan beleid akan selesai disusun dan mulai diimplementasikan. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan- 5 - 14. Peraturan Pemerintah (PP) NO. InfoASN. b. Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil atau PNS, Aparatur Sipil Negara, serta TNI, Polri dan pensiunan dalam pidato penyampaian RUU APBN 2024 pada 16 Agustus. 17. id - Presiden Joko Widodo. This study aims to observe the behaviour of the State Civil Apparatus (ASN) in the Regional Head Election (Pilkada) in South Sulawesi, 2018 and describe some factors which paved the way to civil servant breaking the neutrality rules. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2OL7 TENTANG MANAJEMEN. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara kebijakan kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007 dan terakhir diubah dalam PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pegawai ASN yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. WHATS NEW. Judul. Baca juga: Minat Jadi ASN? Simak Jenis dan Alasan PNS Diberhentikan. 1. Peraturan Perundang-undangan. 94 Tahun 2021. 1. Unduh dokumen PDF. TENTANG DATABASE PERATURAN. Proses pengangkatan Tenaga Honorer dilakukan melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan, dan kompetensi. Dari 9 tower, PT PP Tbk membidik pembangunan dua tower rusun ASN selesai sebelum 17 Agustus 2023. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga diatur mengenai beberapa skema pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. PP ini mengatur mengenai antara lain jenis dan pemanfaatan Rumah Susun, penyediaan Rumah Susun Umum, pendayagunaan tanah wakaf untuk Rumah Susun Umum, pemisahan Rumah Susun, penguasaan Sarusun pada Rumah Susun Khusus, bentuk dan tata penerbitan SHM Sarusun, bentuk dan tata cara penerbitan SKBG Sarusun, penyewaan. Peraturan baru tentang ASN pun telah ditetapkan melalui sebuah PP Tahun 2017. Namun, tidak lantas saat itu juga semua honorer. Empat kategori tersebut yakni Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan, PPT Pratama Teladan, ASN Inspiratif, dan The Future Leader. Selain mengatur tentang Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional Bagi PNS, PP tersebut juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Anas mengungkapkan desain tukin baru ini akan mulai berlaku atau terimplementasikan paling lambat tahun depan. PP NOMOR 94 TAHUN 2021 Ok (1) PP NOMOR 94 TAHUN 2021 Ok (1) Rika Cr. 94/2021. Foto: ANTARA FOTO/AMPELSA/Ketentuan Penghargaan Kepada PNS & Daftar yang Bisa Didapat. Core Values dan Employer Branding ASN BerAKHLAK “Bangga Melayani Bangsa” merupakan singkatan (akronim) dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,. Keppres ini menetapkan mengenai cuti bersama pegawai ASN tahun 2023. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KerjaDaerah (PP 12/2019), Pasal 58 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penilaian Kinerja. Merujuk pada Keputusan Presiden (Keppres) 25/2022, penyusunan RPP ini adalah amanat dari Pasal 143 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara. Pelajari Ketentuan Disiplin PNS Terbaru Melalui PP No. Core Values ASN BerAKHLAK Untuk menerapkan Paduan Perilaku yang dituangkan dalam Perwujudan Perilaku Insan Badan Kepegawaian Negara Dengan Core Values ASN BerAKHLAK ditentukan sebagai berikut: A. JAKARTA - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat aturan tentang cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. 30 Tahun 2019. Permenpan RB tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di lingkungan Instansi Pemerintah ini ditetapkan dalam rangka keseragaman nomenklatur jabatan pelaksana, kualifikasi pendidikan, dan tugas jabatan. 30/09/2023, 21:30 WIB. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 14, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjanganPP ini mengatur mengenai pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang meliputi Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap. dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan. T. Pegawai, di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara SURAT EDARAN NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1. Selain bertujuan untuk mengimplementasikan amanat UU ASN dan PP 11/2017 tentang Manajemen PNS, pembangunan SIASN juga digunakan untuk mencegah proses pelaksanaan sistem merit. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah, (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 31 Agustus 2021. JAKARTA - Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, terdapat mekanisme pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan penanganannya. PP No. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini mencabut : PP No. Bila dihitung waktu kerja ASN hanya 22 hari dalam 1 bulan (dipotong masa libur kerja akhir pekan), maka PNS bakal mendapatkan asupan dana makanan untuk imunitas sebesar Rp 396. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan. H. pp no. Sign in. Namun, besaran tunjangan relatif berbeda tergantung instansi dan tingkatnya. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. "Kalau melihat sisi pembiayaan ASN gabung BPJS Ketenagakerjaan, maka akan membantu APBN, kalau PP 66/2017 di pasal 30 bilang iuran JKM naik 0,72% (dari gaji pokok) sebelumnya 0,3% naik ke 0,72% jadi iuran segitu, sementara JKK tetap," kata dia. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai. com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memaparkan 7 agenda transformasi. "Ada di amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana dalam undang-undang itu disampaikan bahwa ada yang namanya ASN yang. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan. Saat ini dari rencana awal 13 RPP amanat UU No. Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Cuti bersama ini tidak mengurangi hak cuti tahunan pegawai ASN. com – Pemerintah menerapkan aturan baru terkait Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS mulai 1 Juli 2021. 0, yang tentu beriringan dengan revolusi industri 4. Jakarta - . Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. 6340, LL SETNEG : 34 HLM. c. bkd 33 pns 32 cpns 29 Pemprov NTB. 206, TLN No. 1. Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Peta Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah dokumen yang mengatur tentang tujuan, prinsip, prosedur, dan evaluasi peta jabatan PNS. (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin. Tunjangan Kinerja 5. KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI. Penyusunan ulang gaji PNS tengah dalam rencana Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemerintah telah menetapkan besaran gaji tiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan golongannya. PMK Nomor 49 Tahun 2023 juga mengatur biaya perjalanan dinas pegawai negeri sipil. oleh setiap ASN melalui MySAPK yang akan dimulai Juli – Oktober 2021. Kehadiran buku ini sesungguhnya juga untuk merespon Peraturan Pemerintah (PP) No. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan. Mencabut : Permen PAN & RB No. Peraturan Pemerintah (PP) No. Peraturan BKN ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Pemerintah, pejabat, dan PNS yang berkepentingan dalam melaksanakan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS. ASN yang terlibat penyalahgunaan narkotika. Anas mengungkapkan desain tukin baru ini akan mulai berlaku atau terimplementasikan paling lambat tahun depan. Pada dasarnya PP 49/2018 mengatur mengenai manajemen PPPK. • Lembaga bantuan hukum dibentuk untuk menjalankan fungsi, peran, dan tugas perlindungan hukum ASN. Kemudian, penganggaran TPP berdasar PP 12/2019 dengan mempedomani hasil evaluasi jabatan,. 1990, LL Setkab : 8 HLM. Substansi penyusunan SKP masih berorientasi kepada pola bottom-up. PP No. BerAKHLAK adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. - 2 - 2. Pemerintah Yakin Setoran. Jabatan Pimpinan Tinggi (“JPT”). Namun, secara umum, prosedur mutasi dilakukan dengan pengajuan mutasi dari instansi penerima ke instansi asal. go. Beleid ini menegaskan bahwa PNS diharuskan menaati kewajiban serta tidak melakukan larangan. 70, LN. Senin, 04 Okt 2021 13:40 WIB. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun. POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN (PNS) APARATUR SIPIL NEGARA (PNS + PPPK) 19 Desember 2013 Ditandatangani DPR. Pasar Senen-Semarang Tawang PP. Tipe Dokumen. Untuk mengakomodir tenaga honorer yang tidak bisa lagi mengikuti Seleksi CPNS karena batas usia yang sudah maksimal, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah – PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai. 1. Bertujuan mewujudkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kompeten, profesional, dan berintegritas moral yang senantiasa sadar akan kewajiban dan larangan yang dibebankan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengadakan Sosialisasi PP Nomor 79. Kabar gembira untuk para pegawai aparatur sipil negara (ASN), termasuk pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (PP Nomor 49 tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. TENTANG DATABASE PERATURAN. 2. ASN92 JU.